Warga Sungai Sarik Pertanyakan Bantuan Gempa

PADANG PARIAMAN, SO--Warga masyarakat kampung Tanjung, Korong Bisati, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto, mempertanyakan apakah dana bantuan gempa 2009 lalu masih akan turun. Mereka mengaku cemas karena sudah dua tahun lebih pasca gempa, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan, padahal sudah masuk data korban.

Keluhan itu dikemukakan Ali Gerai, seorang warga setempat, di sela-sela kunjungan anggota DPRD Padang Pariaman dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Herizal Lazran, kemarin.

Menanggapi hal itu, Herizal Lazran menjelaskan, semua bantuan gempa untuk korban gempa yang tercatat akan keluar, sekarang tengah di proses oleh petugas terkait. Herizal malah menawarkan agar data korban yang belum keluar di kumpulkan untuk dia bawa ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana - red).

"Semua yang tercatat di kecamatan akan keluar, masyarakat mohon bersabar. Kumpulkan saja data masyarakat yang belum, biar nanti saya tanyakan ke BNPB, di mana tersangkutnya," ujar Herizal.

Di samping keluhan di atas, masyarakat juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman hendaknya memperhatikan juga kesejahteraan guru-guru mengaji, garin serta pengurus masjid/mushalla secara lebih baik lagi. Jasa mereka untuk mengajarkan Al-Qur'an sangat besar. Mereka juga sama dengan para pegawai negeri lain yang juga punya tanggungan padahal pendapatan kecil.

"Kami berharap agar pemerintah juga memperhatikan insentif untuk para penghuni masjid/mushalla, guru mengaji dan pengurus masjid. Dengan merekalah anak-anak kita bebas dari buta huruf Al-Qur'an dan memahami ajaran Islam. Kalaulah tidak berlebih dari pegawai negeri, setidaknya mendekati, kami juga punya tanggungan sama seperti yang lain," ungkap Lukman Tk Sati, seorang ulama setempat.

Wakil rakyat asal Kecamatan Padang Sago ini mengatakan telah memperjuangkan hal ini di DPRD. Dalam pandangan Fraksi pun juga telah disampaikan pada Pemerintah agar menaikan anggaran untuk para guru mengaji. 

"Sekarang ini baru Rp,100.000/bulan dan dibagikan tiap enam bulan atau setahun karena anggaran terbatas. Herizal juga tengah mengupayakan agar menjadi Rp.300.000/ bulan," pungkasnya.